Samarinda – Ketua Bapemperda DPRD Kalimantan Timur, Baharuddin Demmu, mengkritik kurangnya komunikasi Pemerintah Provinsi Kaltim terkait rencana pelaksanaan program Sekolah Rakyat. Ia menyayangkan ketidakterlibatan DPRD dalam wacana yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Pemprov terkesan berjalan sendiri. Tidak ada pembahasan resmi dengan DPRD padahal program ini akan berdampak langsung ke rakyat,” ujar Baharuddin.
Menurut politisi PAN itu, sejak munculnya surat edaran dari Menteri Dalam Negeri soal Sekolah Rakyat, belum ada surat masuk atau diskusi lanjutan di tingkat legislatif. Padahal, kebijakan semacam ini berpotensi menjadi Peraturan Gubernur atau bahkan Peraturan Daerah.
Demmu menegaskan, DPRD bukan penghambat, tapi perlu dilibatkan agar kebijakan yang dihasilkan tidak menimbulkan kebingungan publik.
“Kalau memang ada rencana bikin Pergub atau Perda, kenapa tidak dibahas bersama? Dewan juga akan ditanya masyarakat kalau ada kebijakan yang berdampak luas,” tegasnya.
Ia mengingatkan pengalaman buruk saat Pergub Nomor 49 Tahun 2020 tentang hibah dan bansos diberlakukan tanpa melibatkan DPRD. Imbasnya, banyak pihak justru menyalahkan lembaga legislatif karena merasa tidak dilibatkan sejak awal.
“Kita tidak ingin kejadian seperti Pergub 49 terulang. Libatkan kami sejak awal, jangan hanya sepihak,” katanya.
Demmu berharap, jika Sekolah Rakyat membutuhkan payung hukum daerah, maka surat edaran dari pusat segera dikirim ke DPRD untuk dibahas bersama. Ia menegaskan, DPRD Kaltim terbuka untuk mendukung program pro-rakyat, selama dilaksanakan dengan koordinasi yang baik.
“DPRD itu mitra, bukan penghalang. Kami siap duduk bersama, asal semua jelas dan terbuka,” tutupnya (Adv/DPRD Kaltim).









